CARAPANDANG.COM - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender merupakan prioritas pemerintah dalam pembangunan.
"Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender yang ditunjukkan melalui Beijing Declaration and Platform for Action, 2030 Sustainable Development Agenda dan HeforShe IMPACT Champion Initiative.
 Selain itu, kaum perempuan menjadi bagian dari lima isu prioritas arahan Presiden Joko Widodo yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak, penurunan kekerasan pada perempuan dan anak, penurunan pekerja anak dan pencegahan perkawinan anak," kata Menteri Bintang melalui siaran pers, Jakarta, Jumat.
Pernyataan itu disampaikannya pada Pertemuan Koordinasi Persiapan Dialog Kontruktif dengan Komite CEDAW (Convention on Elimination of All Forms of Discrimation Againts Women) atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang digelar oleh Kementerian Hukum dan HAM bersama Kemen PPPA serta Kementerian Luar Negeri di Jakarta.
Indonesia berkomitmen dalam perlindungan hak perempuan, khususnya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, tertuang dalam Konstitusi dan berbagai Undang-Undang.
Strategi pengarustamaan gender telah diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan nasional jangka pendek, menengah dan panjang.
Indonesia juga telah memasukkan perempuan sebagai salah satu kelompok prioritas dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2021-2025.
Menteri Bintang juga mengapresiasi keterlibatan dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya perwakilan dari Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (NHRI) serta Organisasi Masyarakat Sipil (CSO).
Â
Halaman :
"Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender yang ditunjukkan melalui Beijing Declaration and Platform for Action, 2030 Sustainable Development Agenda dan HeforShe IMPACT Champion Initiative.
 Selain itu, kaum perempuan menjadi bagian dari lima isu prioritas arahan Presiden Joko Widodo yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak, penurunan kekerasan pada perempuan dan anak, penurunan pekerja anak dan pencegahan perkawinan anak," kata Menteri Bintang melalui siaran pers, Jakarta, Jumat.
Pernyataan itu disampaikannya pada Pertemuan Koordinasi Persiapan Dialog Kontruktif dengan Komite CEDAW (Convention on Elimination of All Forms of Discrimation Againts Women) atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang digelar oleh Kementerian Hukum dan HAM bersama Kemen PPPA serta Kementerian Luar Negeri di Jakarta.
Indonesia berkomitmen dalam perlindungan hak perempuan, khususnya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, tertuang dalam Konstitusi dan berbagai Undang-Undang.
Strategi pengarustamaan gender telah diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan nasional jangka pendek, menengah dan panjang.
Indonesia juga telah memasukkan perempuan sebagai salah satu kelompok prioritas dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2021-2025.
Menteri Bintang juga mengapresiasi keterlibatan dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya perwakilan dari Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (NHRI) serta Organisasi Masyarakat Sipil (CSO).
Â
.jpg "Uji Publik Kemensos Tata Cara Usulan DTKS Musyawarah Desa")
.jpg "Bosannya LeBron Bertemu Nuggetts di Playoff NBA")
.jpg "Sakit Punggung Dapat Dipicu Stres")
.jpg "Liverpool Tersingkir Dari Liga Europa")
