CARAPANDANG -Â Kementerian Luar Negeri Suriah pada Sabtu (3/2) mengecam pemerintah Amerika Serikat (AS) atas serangannya di Suriah timur, dan menuding Washington sebagai sumber utama instabilitas global.
Dalam pernyataan pedasnya, kementerian tersebut mengatakan pasukan militer AS mengancam keamanan dan perdamaian internasional melalui serangan terhadap negara-negara, masyarakat, dan kedaulatan, serta meningkatkan konflik di Timur Tengah.
Kementerian itu menuding AS berupaya menghidupkan kembali aktivitas teroris di kawasan tersebut, menekankan peran konsistennya dalam meningkatkan konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak.
Dalam kritik yang ditujukan kepada pemerintah AS karena melakukan serangkaian serangan udara terhadap sejumlah posisi militer di Suriah timur selepas tengah malam, yang dilaporkan menargetkan kubu milisi yang didukung Iran, kementerian itu menegaskan bahwa serangan tersebut hanyalah salah satu contoh pelanggaran berulang yang dilakukan AS. Kementerian tersebut menyebut pola agresi, termasuk aksi-aksi yang diduga dilakukan oleh koalisi internasional yang dibentuk pada 2014.
Pihak kementerian mengecam keras apa yang mereka anggap sebagai dukungan AS terhadap terorisme, jatuhnya korban sipil, dan eksploitasi sumber daya nasional Suriah yang terus berlanjut.
Selain itu, kementerian tersebut mengkritik pemerintah AS karena mengabaikan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hukum internasional, serta mengungkapkan kekhawatiran mengenai "kelumpuhan" di Dewan Keamanan (DK) PBB. Kementerian itu mengaitkan kelumpuhan ini dengan campur tangan AS, sehingga menghambat kemampuan DK PBB untuk mengatasi dugaan pelanggaran serius.
Meski media pemerintah Suriah maupun pihak militer tidak melaporkan jumlah pasti korban akibat serangan udara AS, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris melaporkan bahwa sebanyak 18 militan tewas ketika serangan tersebut menghantam basis pertahanan milisi-milisi yang didukung Iran sepanjang 130 kilometer (km) area-area di Deir al-Zour.
Dalam pernyataan pedasnya, kementerian tersebut mengatakan pasukan militer AS mengancam keamanan dan perdamaian internasional melalui serangan terhadap negara-negara, masyarakat, dan kedaulatan, serta meningkatkan konflik di Timur Tengah.
Kementerian itu menuding AS berupaya menghidupkan kembali aktivitas teroris di kawasan tersebut, menekankan peran konsistennya dalam meningkatkan konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak.
Dalam kritik yang ditujukan kepada pemerintah AS karena melakukan serangkaian serangan udara terhadap sejumlah posisi militer di Suriah timur selepas tengah malam, yang dilaporkan menargetkan kubu milisi yang didukung Iran, kementerian itu menegaskan bahwa serangan tersebut hanyalah salah satu contoh pelanggaran berulang yang dilakukan AS. Kementerian tersebut menyebut pola agresi, termasuk aksi-aksi yang diduga dilakukan oleh koalisi internasional yang dibentuk pada 2014.
Pihak kementerian mengecam keras apa yang mereka anggap sebagai dukungan AS terhadap terorisme, jatuhnya korban sipil, dan eksploitasi sumber daya nasional Suriah yang terus berlanjut.
Selain itu, kementerian tersebut mengkritik pemerintah AS karena mengabaikan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hukum internasional, serta mengungkapkan kekhawatiran mengenai "kelumpuhan" di Dewan Keamanan (DK) PBB. Kementerian itu mengaitkan kelumpuhan ini dengan campur tangan AS, sehingga menghambat kemampuan DK PBB untuk mengatasi dugaan pelanggaran serius.
Meski media pemerintah Suriah maupun pihak militer tidak melaporkan jumlah pasti korban akibat serangan udara AS, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris melaporkan bahwa sebanyak 18 militan tewas ketika serangan tersebut menghantam basis pertahanan milisi-milisi yang didukung Iran sepanjang 130 kilometer (km) area-area di Deir al-Zour.
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")
