Anggota DPR Nilai Persoalan HAM Belum Menjadi Prioritas Utama dalam Kebijakan Pemerintah

CARAPANDANG - Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari berharap isu-isu terkait hak asasi manusia (HAM)  bisa menjadi diskursus publik. 

“Harapan saya, isu-isu HAM dapat menjadi diskursus publik," kata Taufik saat menjadi narasumber dalam webinar Kemitraan Indonesia dan Kedutaan Besar Belanda bertajuk “Komitmen Politik Negara dan Urgensi Kebijakan Perlindungan pada Pembela HAM”, dipantau dari Jakarta, Kamis (27/1). 

Menurutnya jika isu terkait HAM menjadi diskursus publik, negara akan lebih  terdorong untuk menyelesaikan persoalan HAM di Indonesia.

"Ketika menjadi diskursus publik juga akan dilirik oleh kepentingan politik. Politik pasti akan berhubungan dengan bagaimana isu ini menjadi diskursus publik sehingga mendorong penyelesaian isu-isu HAM oleh negara,” jelasnya. 

Dia memandang, sejauh ini  isu-isu HAM belum menjadi diskursus yang menarik di tengah publik atau masyarakat. Menurutnya, masyarakat belum sepenuhnya mendorong negara untuk memastikan setiap hak asasi manusia yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, masyarakat adat, tanah, ataupun wilayah dari masing-masing warga negara Indonesia bisa terpenuhi.

Menurutnya di ranah pemerintahan juga mengalami hal yang sama. Dia  memandang persoalan hak asasi manusia, bahkan perlindungan terhadap pembela HAM, belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan yang diatur oleh pemerintah.

“Saat ini yang saya amati, isu yang menjadi prioritas adalah pandemi Covid-19 dan pembangunan. Saya belum melihat hak asasi manusia ini menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintah,” kata Taufik Basari.

Padahal, menurutnya, dalam menjalankan kebijakan prioritas terkait pandemi Covid-19 dan pembangunan itu, persoalan HAM merupakan hal yang penting. Persoalan HAM, ujar dia, merupakan penopang tercapainya keadilan dalam berbagai kegiatan penanganan penyebaran virus Covid-19 dan pembangunan.