Untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah menyiapkan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) 2023 sebesar Rp476 triliun. Arah kebijakan perlinsos difokuskan pada perbaikan data dan penargetan program perlinsos melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penguatan graduasi kemiskinan, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah melanjutkan program bantuan sosial, antara lain 3 bulan ke depan Pemerintah akan membagikan 10 liter beras untuk 21,6 juta penduduk melalui Perum Bulog dan juga berikutnya bantuan dalam bentuk daging ayam dan telur yang akan segera diumumkan 3 bulan kedepan dan ini melalui ID Food,” ujar Menko Airlangga.
Menko Airlangga juga mengatakan bahwa dalam pengentasan kemiskinan, berbagai program Pemerintah masih berjalan, seperti Program Keluarga Harapan, program bantuan sembako, Kartu Prakerja, program Indonesia Pintar, bantuan iuran PBI JKN, dan subsidi listrik.
Terkait keberlanjutan reformasi struktural, Pemerintah terus mendorong salah satunya dengan mengimplementasikan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) juga akan dilanjutkan dengan pelarangan ekspor bijih mineral lainnya, terutama pada bijih timah, tembaga, dan bauksit.
Kemudian, Pemerintah mempersiapkan perubahan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) berupa revisi PP Nomor Tahun 2019. Untuk peningkatan Kapasitas SDM, salah satunya melalui Program Kartu Prakerja, di tahun 2023, Pemerintah telah siap untuk menjalankan skema normal yang lebih fokus pada peningkatan skill, baik itu melalui pelatihan luring, daring maupun bauran.
Terkait dengan Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023, Menko Airlangga mengungkapkan bahwa dukungan dari berbagai pihak termasuk Polri dibutuhkan untuk menciptakan situasi kemanan yang kondusif pada rangkaian Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023.
“Terkait tahapan pemilu, di tahun 2024 kontribusinya adalah 0,6 hingga 1,3 persen terhadap PDB. Dan tentu kami berharap bahwa tahapan pemilu yang aman akan meningkatkan kepercayaan terhadap investor. Karena ini membuktikan stabilitas politik yang terjaga dan berbagai faktor kunci mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tutup Menko Airlangga.
Halaman :
“Pemerintah melanjutkan program bantuan sosial, antara lain 3 bulan ke depan Pemerintah akan membagikan 10 liter beras untuk 21,6 juta penduduk melalui Perum Bulog dan juga berikutnya bantuan dalam bentuk daging ayam dan telur yang akan segera diumumkan 3 bulan kedepan dan ini melalui ID Food,” ujar Menko Airlangga.
Menko Airlangga juga mengatakan bahwa dalam pengentasan kemiskinan, berbagai program Pemerintah masih berjalan, seperti Program Keluarga Harapan, program bantuan sembako, Kartu Prakerja, program Indonesia Pintar, bantuan iuran PBI JKN, dan subsidi listrik.
Terkait keberlanjutan reformasi struktural, Pemerintah terus mendorong salah satunya dengan mengimplementasikan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) juga akan dilanjutkan dengan pelarangan ekspor bijih mineral lainnya, terutama pada bijih timah, tembaga, dan bauksit.
Kemudian, Pemerintah mempersiapkan perubahan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) berupa revisi PP Nomor Tahun 2019. Untuk peningkatan Kapasitas SDM, salah satunya melalui Program Kartu Prakerja, di tahun 2023, Pemerintah telah siap untuk menjalankan skema normal yang lebih fokus pada peningkatan skill, baik itu melalui pelatihan luring, daring maupun bauran.
Terkait dengan Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023, Menko Airlangga mengungkapkan bahwa dukungan dari berbagai pihak termasuk Polri dibutuhkan untuk menciptakan situasi kemanan yang kondusif pada rangkaian Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023.
“Terkait tahapan pemilu, di tahun 2024 kontribusinya adalah 0,6 hingga 1,3 persen terhadap PDB. Dan tentu kami berharap bahwa tahapan pemilu yang aman akan meningkatkan kepercayaan terhadap investor. Karena ini membuktikan stabilitas politik yang terjaga dan berbagai faktor kunci mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tutup Menko Airlangga.
